Hubungi kami

Darat

Kajian Kebijakan Ganjil-Genap: Alihkan ke Transportasi Umum

Diterbitkan

JAKARTA – Dua pekan lagi, 9 September 2019 pelaksanaan penerapan pembatasan kendaraan ganjil-genap (Gage) diperluas akan diterapkan setelah sosialisasi sejak 7 Agustus. Yang pasti, selain untuk mengurangi pencemaran udara, Gage diterapkan juga untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi.

“Supaya mengatasi kemacetan dan polusi udara, intinya bagaimana orang mau naik angkutan umum,” kata Ketua Institut Studi Transportasi (Instran) Darmaningtyas. Namun, menurutnya,  upaya memperbaiki sarana, fasilitas angkutan umum harus terus dilakukan oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan saat mengantarkan “Dialog Publik Optimalisasi Kebijakan Gage” yang diadakan Instran di Jakarta, Senin (26/8/2019). Diskusi menghadirkan sejumlah narasumber. Di antaranya; Kepala Dishub DKI Jakarta Syafrin Liputo, Kepala Dirlantas Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Karlo Manik, Ketua Organda DKI Jakarta Syafruan Sinungan, pakar tata kota Yayat Supriyatna, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio, Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) Iskandar Abubakar. Juga kalangan kendaraan online yang tergabung dalam Asosiasi Driver Online (ADO) dan Persatuan Angkutan Daring Indonesia (PADI) maupun komunitas transportasi umum.

Yayat Supriyatna mengingatkan, pembatasan fasilitas publik, termasuk jalan raya harus mengutamakan kepentingan umum. “Setiap kebijakan publik itu untuk mengembalikan kepentingan umum. Agar fungsi ruang menjadi lebih berkeadilan, termasuk kebijakan Gage,” tutur Yayat.

Walaupun mendukung Gage, namun Yayat mengingatkan, kebijakan Gage itu sifatnya sementara. Sementara sampai kapan? “Yang penting,” kata Yayat,  “adalah bagaimana upaya agar orang mau kembali menggunakan transportasi umum.”

Sementara itu, Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo  optimistis dengan hasil sosialisasi perluasan kawasan Gage sejak 7 Agustus hingga 8 September 2019. Rencananya, akan ada penambahan ruas jalan kawasan Gage dari 9 ruas menjadi 25 ruas. Tingkat kecepatan kendaraan bertambah dari 8,9% dari 25,65 km/jam menjadi 28,16 km/jam. Dari papan indikator kualitas udara di kawasan Gage mengalami penaikan hingga 13,51%.

“Yang menggembirakan, dari jajak pendapat umum, 54,3% setuju Gage dilanjutkan, jadi kami optimistis,” kata Syafrin. Bahkan, jumlah penumpang bus Transjakarta naik signifikan, yaitu sekitar 20%, yaitu dari 427 ribuan menjadi 531 ribuan tiap hari. Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan pada setiap hari Senin sampai Jum’at, kecuali Hari libur nasional, dari pukul 06.00 – 10.00 dan 16.00 – 21.00, semula hingga pukul 20.00.

Sejumlah ruas jalan yang terkena kebijakan Gage itu antara lain: Jl. Pintu Besar  Selatan,  Jl. Gajah Mada Jl. Hayam Wuruk, Jl. Majapahit, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. M.H Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Sisingamangaraja. Jl. Panglima Polim, Jl. Fatmawati (mulai simpang, Jl. Ketimun 1 sampai dengan simpang Jl. TB Simatupang), Jl. Suryopranoto, Jl. Balikpapan, Jl. Kyai Caringin, Jl. Tomang Raya, Jl. Jenderal S. Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan simpang Jalan KS. Tubun), Jl. Gatot Subroto, Jl. M.T Haryono, Jl. H.R. Rasuna Said, Jl. D.I Panjaitan, Jl. Jendral A. Yani (mulai simpang Jl. Perintis Kemerdekaan sampai dengan simpang Jl. Bekasi Timur Raya), Jl. Pramuka, Jl. Salemba Raya, Jl. Kramat Raya, Jl. St. Senen, dan Jl. Gn. Sahari.

Kawasan Gage tidak berlaku bagi kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum (plat kuning), kendaraan listrik, sepeda motor, angkutan barang khusus Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas, Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni: Presiden/Wakil Presiden; Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah, dan Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan. Pengecualian juga berlaku untuk Kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI, Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas.

Jalur itu juga tidak diberlakukan bagi kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas Polri, seperti kendaraan pengangkut uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Polri. Selain jalan-jalan tersebut, sejumlah gerbang tol yang akan mengarah pada rute yang dikenakan Gage juga dikenakan ganjil genap, sehingga dapat meminimalkan pelanggaran karena yang akan melanggar sudah dicegat di awal perjalanan. Perluasan kebijakan Gage ini bukanlah kebijakan baru, sebab mengulang kebijakan yang sudah dilaksanakan sebelumnya yaitu pada saat Asia Games dan Asia Para Games 2018.

Dalam diskusi, kalangan ojek online menuntut agar diperlakukan sebagai pihak yang dikecualikan, sama seperti kendaraan umum maupun sepeda motor. Sama seperti sepeda motor. Soal itu, Agus Pambagio mengingatkan Pemprov DKI agar tidak membeda-bedakan kendaraan yang dilarang melintas. “Semua harus diperlakukan sama jangan ada pembedaan, mobil dan sepeda motor,” ujarnya.

Sebaliknya,  Tulus Abadi dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), pihaknya setuju ada pembatasan kendaraan berdasarkan skala pemanfaatan jalan. Sama seperti di negara lain, urut-urutan prioritas pemakai jalan  adalah; pejalan kaki, kendaraan non motor, kendaraan angkutan dan umum, serta kendaraan pribadi. “Kalau ada pembatasan, yang utama dibatasi ya kendaraan pribadi,” tuturnya. (bs2)

Lanjutkan membaca
Klik untuk komentar

Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Advertisement banner 300x250

Infrastrukt & Teknologi

Regulasi