Hubungi kami

Darat

Optimalisasi Kebijakan Ganjil Genap

Diterbitkan

  • =

Oleh Darmaningtyas#

 

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bermaksud memperluas kebijakan ganjil genap (Gage) untuk mengatasi kemacetan. Rencananya, kebijakan ini akan diterapkan pada setiap hari Senin sampai Jum’at, kecuali Hari Libur Nasional, dari pukul 06.00 – 10.00 dan 16.00 – 21.00, atau jam Gage seperti yang sudah dijalani saat ini. Hanya saja, jalan-jalan yang diterapkan kebijakan Gage ini diperluas. Dengan kebijakan Gage tersebut, maka kendaraan nomor Plat ganjil beroperasi pada tanggal ganjil, dan kendaraan nomor plat genap beroperasi pada tanggal genap. Adapun kendaraan dengan plat paling pelakang angka Nol (0) telah disepakati masuk kategori plat genap. Pemberlakuan Ganjil Genap ini mulai tanggal 9 September 2019, dan periode 7 Agustus sampai 8 September ini adalah periode sosialisasi.

Sejumlah ruas jalan yang terkena kebijakan Gage itu antara lain: Jl. Pintu Besar Selatan, Jl. Gajah Mada Jl. Hayam Wuruk, Jl. Majapahit, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. M.H Thamrin, Jl. Jenderal Sudirman, Jl. Sisingamangaraja. Jl. Panglima Polim, Jl. Fatmawati (mulai simpang, Jl. Ketimun 1 sampai dengan simpang Jl. TB Simatupang), Jl. Suryopranoto, Jl. Balikpapan, Jl. Kyai Caringin, Jl. Tomang Raya, Jl. Jenderal S. Parman (mulai dari simpang Jalan Tomang Raya sampai dengan simpang Jalan KS. Tubun), Jl. Gatot Subroto, Jl. M.T Haryono, Jl. H.R. Rasuna Said, Jl. D.I Panjaitan, Jl. Jendral A. Yani (mulai simpang Jl. Perintis Kemerdekaan sampai dengan simpang Jl. Bekasi Timur Raya), Jl. Pramuka, Jl. Salemba Raya, Jl. Kramat Raya, Jl. St. Senen, dan Jl. Gn. Sahari.

Pengecualian Kendaraan Bermotor Memasuki Kawasan Ganjil Genap ini adalah kendaraan yang membawa masyarakat disabilitas, ambulans, pemadam kebakaran, angkutan umum (plat kuning), kendaraan listrik, Sepeda Motor, angkutan barang khusus Bahan Bakar Minyak dan Bahan Bakar Gas, Kendaraan Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Republik Indonesia yakni: Presiden/Wakil Presiden; Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat/Dewan Perwakilan Rakyat/Dewan Perwakilan Daerah, dan Ketua Mahkamah Agung/Mahkamah Konstitusi/Komisi Yudisial/Badan Pemeriksa Keuangan. Pengecualian juga berlaku untuk Kendaraan Dinas Operasional berplat dinas, TNI dan POLRI, Kendaraan Pimpinan dan Pejabat Negara Asing serta Lembaga Internasional yang menjadi tamu negara, kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas, kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas POLRI, seperti kendaraan Pengangkut Uang (Bank Indonesia, antar Bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari POLRI.
Selain jalan-jalan tersebut, sejumlah gerbang tol yang akan mengarah pada rute yang dikenakan Gage juga dikenakan ganjil genap, sehingga dapat meminimalisir pelanggaran karena yang akan melanggar sudah dicegat di awal perjalanan.

Pembatasan Sepeda Motor

Perluasan kebijakan Gage ini bukanlah kebijakan baru, ini mengulang kebijakan yang sudah dilaksanakan pada saat Asia Games dan Asia Para Games 2018 yang dirasakan sukses karena target perjalanan atlet dari penginapan ke venue dan sebaliknya 30 menit dapat tercapai, dan masyarakat saat itu juga dapat menerimanya. Masyarakat pada saat itu juga merasakan betul manfaat dari kebijakan Gage tersebut. Saya sendiri berulangkali merasakan, perjalanan dari Bandara Soekarno – Hatta pada siang maupun sore hari menuju ke Pasar Minggu pada saat itu hanya 45 menit saja. Jadi manfaat Gage saat itu amat dirasakan oleh masyarakat.

Memang ada konteks permasalahan yang agak berbeda dengan sekarang. Pada saat itu, ibaratnya negara sedang punya hajat besar, sehingga ketika sejumlah jalan ditutup untuk kepentingan memperlancar hajatan, warga dapat memakluminya, karena kalau hajatan itu biasanya sebentar saja, tidak selamanya. Ini yang menyebabkan masyarakat saat itu tidak protes, sehingga banyak pihak, seperti BPTJ yang mengusulkan agar kebijakan Gage seperti pada saat Asia Games dan Asia Para Games itu diterapkan kembali untuk mengurai kemacetan di Jakarta. Sedangkan perluasan Gage sekarang ini adalah untuk selamanya, hanya tidak sehari penuh seperti pada saat Asia Games dan Asia Para Games 2018 sehingga respon publik mungkin berbeda dengan saat itu. Saat itu, dapat dikatakan masyarakat dapat menerima penuh, terbukti tidak ada complain atas kebijakan Gage yang sehari penuh.

Saat ini, sikap warga terhadap kebijakan perluasan Gage sama seperti tahun lalu, ada yang setuju, tapi ada pula yang menolak dengan argumen mereka masing-masing. Bagi yang setuju, Gage dianggap sebagai salah satu solusi kongkrit untuk mengurangi kemacetan, meskipun sifatnya sementara. Diharapkan, dengan adanya perluasan Gage masyarakat yang kendaraannya tidak bisa beroperasi pada saat tanggal genap/ganjil, dapat melakukan mobilitas geografis dengan menggunakan angkutan umum.

Sedangkan mereka yang menolak umumnya menganggap bahwa layanan angkutan umum yang sekarang belum menjangkau seluruh wilayah Jakarta sehingga perluasan Gage dinilai akan mengganggu mobilitas mereka, meskipun pada kenyataannya layanan angkutan umum sekarang sudah jauh lebih baik bila dibandingkan dengan tahun 2018 lalu, karena sekarang sudah ada MRT meski masih sepenggal saja dan sudah ada Jak Lingko yang layanannya sampai ke kampong-kampung.

Sebagai pecinta dan pengguna angkutan umum, penulis mendukung setiap kebijakan tentang pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan mendorong penggunaan angkutan umum, termasuk perluasan Gage. Hanya saja penulis berharap kebijakan tersebut tidak boleh diskriminatif, bahwa yang dibatasi pergerakannya hanya roda empat saja, tapi juga roda dua. Sebab ketika ada kebijakan pembatasan operasional sepeda motor di Jl MH Thamrin hingga Jl Medan Merdeka Barat dulu para pengendara motor juga melakukan perlawanan dengan mengajukan gugatan ke Mahkamah Agung dan kemudian dikabulkan permohonan mereka. Hal yang sama mestinya juga berlaku pada kebijakan Gage ini. Sepeda motor mestinya tidak dikecualikan. Sebab begitu sepeda motor dikecualikan, maka mereka yang bermobil satu dan memiliki sepeda motor, akan berganti-ganti menggunakan mobil dan motornya sehingga tidak mengurai kemacetan.

Memang pengawasan Gage untuk sepeda motor agak susah, karena dia bisa zigzag kanan kiri termasuk di sela-sela mobil sehingga platnya susah diketahui oleh polisi. Untuk itu, berbarengan dengan perluasan Gage, maka perlu pula disertai dengan kanalisasi sepeda motor di sisi kiri. Oleh karena itu, pembuatan lajur khusus sepeda motor perlu dibuat di koridor-koridor yang terkena kebijakan Gage agar motor dapat diarahkan ke sisi kiri guna memudahkan pengawasannya.

Bila roda dua susah dibatasi dengan sistem Gage, maka perlu pembatasan dengan sistem kawasan, seperti yang pernah dilakukan pada tahun 2015-2016 yang menjadikan Jl MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat merupakan daerah yang terlarang untuk sepeda motor dapat diterapkan. Kebijakan ini sudah ada paying hukumnya dalam Perda No. 5 Tahun 2014 tentang Transportasi. Dilihat dari teknis transportasi, kebijakan tersebut sudah tepat, sayang dibatalkan oleh MA. Bila mobil dibatasi gerakannya melalui sistem Gage, sementara sepeda motor tidak ada pembatasan, maka kebijakan Gage kurang optimal karena orang akan beramai-ramai menggunakan sepeda motor.

Posisi Angkutan Sewa Khusus

Posisi angkutan sewa khusus (ASK) atau yang publik menyebutnya taksi online juga menjadi isu yang menarik dalam kebijakan Gage ini. Bukan hanya sekarang saja, tapi sejak 2018 lalu. Hal itu tidak terlepas dari pernyataan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi yang mengusulkan agar ASK ini termasuk kendaraan yang dikecualikan dalam kebijakan Gage. Sejumlah pengemudi angkutan online juga telah melakukan demo ke Balai Kota menuntut agar mereka tidak terkena kebijakan Gage. Bahkan ada pula yang telah mengirim surat ke Presiden agar ASK termasuk kendaraan yang dikecualikan. Sementara itu, dalam perencanaan Dinas Perhubungan yang disosialisasikan ke public, angkutan umum yang dikecualikan dalam Gage itu adalah angkutan umum plat kuning. ASK bukan plat kuning jadi tidak termasuk dalam pengecualian.
Agar kebijakan perluasan Gage itu berdampak nyata terhadap pengurangan kemacetan di Jakarta, sehingga dapat menurunkan polusi udara, maka perlu dilaksanakan secara konsisten untuk semua kendaraan roda empat, selain yang oleh Pemprov DKI Jakarta dikecualikan tadi. Artinya, usulan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi agar taksi online dikecualikan, tidak termasuk dalam sistem Gage, tentu tidak dapat diterima. Sebab begitu ada pengecualian untuk ASK (taksi online), maka semua mobil pribadi nanti akan ramai-ramai mendaftarkan diri menjadi ASK dan memasang stiker seperti yang diusulkan oleh Menhub agar dapat masuk ke kawasan Gage. Bila hal ini sampai terjadi, maka dapat dijamin perluasan Gage akan gagal mengurangi kemacetan dan polusi udara di Jakarta.

Tuntutan para pelaku (pemilik dan/atau driver) taksi online (ASK) agar mereka turut menjadi pihak yang diperkecualikan dalam kebijakan ganjil genap dengan ada tanda khusus berupa stiker misalnya, bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 Atas Pasal-Pasal Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 TAHUN 2017 (PM No. 108/2017) Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Salah satu substansi gugatan terhadap PM Perhubungan No. 108/2017 adalah pasal 27 ayat (1) huruf d mengenai TANDA KHUSUS BERUPA STIKER, yang menyatakan:
(1) Kendaraan yang dipergunakan untuk pelayanan Angkutan sewa khusus sebagaimana dalam Pasal 26 ayat (1), wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
d. Dilengkapi dengan tanda khusus berupa stiker yang ditempatkan di kaca depan kanan atas dan belakang dengan memuat informasi wilayah operasi, tahun penerbitan kartu pengawasan, nama badan hokum, dan latar belakang logo perhubungan.

PM Perhubungan No. 108/2017, Pasal 26 ayat (1) butir d yang mengatur penandaan khusus dengan stiker bagi taksi online itu telah digugat oleh para Pelaku ASK yang diwakili oleh Para Pemohon: Sutarno, Endru Valiano Nugroho, Lie Hermawan Susanto, Iwanto, Ir. Johanes Bayu Sarwo Aji, dan Antonius Handoyo; dan di Permohonan tersebut dikabulkan oleh MA; sehingga dalam PM Perhubungan yang merupakan revisi terhadap PM No.108/2017, seperti PM No.118/2018 tidak mencantumkan lagi masalah penandaan khusus stiker tersebut.
Bila para pelaku ASK sekarang meminta agar mereka dikecualikan tidak terkena kebijakan ganjil genap dengan diberi tanda khusus, maka itu sebetulnya menjilat lidah mereka sendiri alias suka-suka mereka sendiri saja. Dulu ketika Pemerintah mengatur agar mereka diberi tanda khusus berupa stiker, mereka menolak dengan alasan keamanan di lapangan, namun giliran sekarang mereka menghadapi masalah dengan kebijakan ganjil genap, mereka usulkan ada tanda khusus berupa stiker. Jika tuntutan mereka itu dikabulkan bahwa selain bertentangan dengan Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018, juga menunjukkan bahwa Pemerintah maupun Pemprov DKI Jakarta amat lemah menghadapi tekanan para pelaku taxi online, sehingga patut dipertanyakan ada apa dibalik itu? Dalam sejarah republik ini, Peraturan Menteri Perhubungan yang dalam waktu tiga tahun mengalami perubahan sampai tiga kali atas tuntutan pelaku usaha, itu hanya terjadi pada peraturan yang mengatur masalah taxi online. Apa hak khusus/istimewa pelaku taxi online sehingga Pemerintah begitu menurutnya atas segala tuntutan mereka? Hanya Pemerintahan yang lemah lah yang akan terus tunduk pada tekanan-tekanan kelompok tertentu yang tidak otomatis merepresentasikan kepentingan publik yang lebih luas.

Saya berharap Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kali ini akan tetap berjalan sesuai koridor di dalam melaksanakan kebijakan perluasan Gage di wilayah DKI Jakarta, tidak gentar menghadapi tuntutan kelompok tertentu yang sebetulnya tuntutan mereka itu bertentangan dengan Putusan MA Nomor 15 P/HUM/2018 tanggal 31 Mei 2018 Atas Pasal-Pasal Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 TAHUN 2017 (PM No. 108/2017) Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, yang mereka ajukan sendiri.

Mari Naik Angkutan Umum

Bagi warga DKI Jakarta yang sadar akan pentingnya udara bersih, sebetulnya tidak perlu keberatan dengan adanya perluasan kebijakan Gage tersebut karena muaranya untuk kepentingan masyarakat sendiri. Jika jumlah kendaraan yang beroperasi berkurang dan kemacetan juga berkurang, sehingga udara lebih bersih, maka yang akan menerima manfaatnya adalah masyarakat sendiri. Boleh keberatan andaikan mobilitas mereka terganggu dengan adanya perluasan Gage tersebut. Namun bila kita berkaca pada situasi 25 tahun silam –di mana pergerakan warga DKI Jakarta masih didominasi dengan menggunakan angkutan umum—maka mobilitas warga Jakarta saat ini tidak akan terganggu dengan adanya perluasan Gage tersebut, mengingat sarana angkutan umum kita sekarang sudah memadai. KRL Jabodetabek sekarang telah mampu mengangkut 1,1 juta penumpang per hari, BRT Transjakarta telah mampu mengangkut 850.000 orang perhari, MRT Lebak Bulus – HI mampu mengangkut 85.000 penumpang per hari dan kapasitas mereka bisa mencapai 270.000 penumpang. Dengan demikian tidak ada alasan untuk tidak mau naik angkutan umum.

Selama enam bulan terakhir saya telah naik semua rute Jak Lingko (Angkot yang sudah masuk dalam sistem manajemen PT Transportasi Jakarta/PT.TJ), sehingga saya dapat mengetahui bahwa layanan angkutan umum di Jakarta itu sekarang telah menjangkau ke kampong-kampung yang sempit. Setelah turun dari Jak Lingko yang mengangkut dari lingkungan kampung, warga Jakarta dapat melanjutkan perjalanan dengan menggunakan Transjakarta, MRT, atau KRL Jabodetabek. Proses integrase antar moda yang baik ini tidak terjadi pada 25 tahun lalu. Kalau saat itu, layanan angkutan umum masih buruk saja warga DKI Jakarta mau menggunakan angkutan umum, mengapa sekarang saat layanan angkutan umum sudah bagus, enggan menggunakan angkutan umum?

Dari hasil pengamatan, akar masalah keengganan masyarakat menggunakan angkutan umum, bukan karena buruknya layanan angkutan umum, melainkan karena kemalasan masyarakat untuk berjalan kaki sedikit saja guna mendapatkan angkutan umum. Kemalasan warga Jakarta untuk bergerak itu terlihat dari dikit-dikit naik motor. Ke warung atau ke masjid yang hanya 100 meter saja naik motor. Kemalasan tersebut sebagai konsekuensi logis dari pemanjaan yang terlalu lama dengan mudahnya mendapatkan kredit motor. Sikap manja tersebut perlu diperangi oleh Pemprov DKI Jakarta dengan memaksa warga DKI Jakarta naik angkutan umum.

Tidak ada alasan lagi bagi warga DKI Jakarta untuk naik angkutan umum. Mari kita beramai-ramai naik angkutan umum setiap hari secara bergiliran agar Jakarta bebas macet tanpa harus membangun jalan baru dan agar udaranya bersih. Fasilitas pedestrian yang bagus dan jalur sepeda perlu dibangun sampai ke kampong-kampung agar masyarakat mau jalan kaki menuju ke halte angkutan umum. Kota yang layak huni adalah kota yang sebagian besar pergerakan warganya dilakukan dengan menggunakan angkutan umum.
(*)

#Darmaningtyas, Ketua INSTRAN (Institut Studi Transportasi) di Jakarta dan pengguna angkutan umum sejati

Lanjutkan membaca
Klik untuk komentar

Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Advertisement banner 300x250

Infrastrukt & Teknologi

Regulasi