Hubungi kami

Laut

Pelindo II Bantu Revitalisasi Pelabuhan Batu Ampar

Diterbitkan

JAKARTA (m_Trans) – PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero)/IPC menyatakan siap membantu merevitalisasi Pelabuhan Batu Ampar di Pulau Batam. Kesiapan itu dituangkan dalam naskah Perjanjian Induk tentang Penyiapan Kerja Sama Operasi Pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar Beserta Area Pendukungnya di Batam.

Perjanjian Induk ini ditandatangani oleh Dirut Pelindo II/IPC Elvyn G Masassya, Dirut Pelindo I Dian Rachmawan, dan Dirut PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (persero) Djuhaery di Jakarta Jumat (19/7/2019). Elvyn menjelaskan, penandatanganan kerjasama itu merupakan tindak lanjut dari MoU yang telah ditandatangani pada tahun 2018, yaitu MoU antara Pelindo I dan Pelindo II, dan kerja sama antara Pelindo I dengan Badan Pengusahaan Batam.

Sedangkan, Perjanjian Induk ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Wakil Presiden Jusuf Kalla kepada Dirut IPC pada 24 Juni yang lalu. “Wapres memerintahkan IPC untuk melakukan langkah-langkah strategis mengembangkan pelabuhan di Batam agar memiliki kemampuan dan daya saing yang sama dengan pelabuhan di negara tetangga, Singapura,” ujar Elvyn.

Naskah Perjanjian Induk itu meliputi kerjasama operasi pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar dalam bentuk transformasi layanan operasional, business process, penyediaan sistem, penyediaan sumber daya yang diperlukan, serta fasilitas pendukung lainnya dalam pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar di Batam.

Pelabuhan Batu Ampar yang dikelola oleh Badan Pengusahaan Batam saat ini melayani distribusi barang dan penumpang. Pengembangan Pelabuhan Batu Ampar dilakukan dengan merevitalisasi infrastruktur seperti pengerukan alur laut, penataan kontainer Yard (CY), lahan serta gudang dan penambahan/perkuatan dermaga. Hal itu diperlukan untuk menambah kapasitas pelabuhan.

Perjanjian itu juga memuat perlunya modernisasi peralatan dan perbaikan sistem bongkar muat. Perlunya revitalisasi dan modernisasi Pelabuhan Ampar tersebut mengingat adanya potensi bisnis penyediaan jasa kepelabuhanan bertaraf internasional dan letak strategis Batam dalam jalur pelayaran internasional. “Jadi, nantinya modernisasi Pelabuhan Batu Ampar diharapkan mampu menarik pasar pengguna jasa pelabuhan di Singapura,” kata Elvyn yang juga mantan dirut BPJS Ketenagakerjaan.

Elvyn menjelaskan, perjanjian segitiga itu menjadi dasar kesepakatan dan komitmen dalam penyiapan kerja sama operasi pengelolaan Pelabuhan Batu Ampar beserta area pendukungnya di Batam. Persiapan pelaksanaan rencana kerja sama melalui pertukaran informasi/data yang diperlukan, penyusunan kajian kelayakan, pelaksanaan identifikasi dan pengurusan segala perizinan dan pelaksanaan tugas lain yang diperlukan pada kerja sama ini.

Pelabuhan Internasional

Acara itu dihadiri Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kementerian BUMN Edwin Hidayat Abdullah. Dalam sambutannya, Edwin optimistis dengan pengalaman lebih dari 25 tahun, sinergi antara kedua BUMN pengelola pelabuhan (IPC dengan Pelindo I) serta PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero). Diharapkan, dengan perjanjian itu mampu mengembangkan Pelabuhan Batu Ampar hingga memberi kontribusi positif bagi pengembangan perekonomian dan kesejahteraan di Batam.

“Saya berharap dengan dilakukannya sinergi antara ketiga pihak ini yaitu Pelindo I, Pelindo II dan PT Pengusahaan Daerah Industri Pulau Batam (Persero) yang merupakan pihak-pihak yang sudah sangat berpengalaman mengelola pelabuhan dan layanan logistik ini, dapat mempercepat terwujudnya Pelabuhan Batu Ampar menjadi pelabuhan dengan layanan unggul dan berstandar internasional,” kata Edwin.

Kerjasama ini, kata dia, adalah sinergi strategis yang dilakukan unt 6suk memperkuat jasa kepelabuhanan di Indonesia dan bagian dari implementasi Nawacita Presiden RI dalam mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. (bs2)

Lanjutkan membaca
Klik untuk komentar

Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Advertisement banner 300x250

Infrastrukt & Teknologi

Regulasi