Hubungi kami

Darat

Sri Mulyani Beberkan Insentif Fiskal Bagi Kendaraan Listrik Impor

Diterbitkan

TANGERANG (m_Trans) – Ada catatan penting yang harus dikritisi dari Seminar Gaikindo Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2019 pada pengujung Juli lalu (24/7/2019). Yaitu yang disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani

Ketika itu, Sri Mulyani mengungkapkan, Presiden Joko Widodo akan menandatangani dua kebijakan terkait industri otomotif. Pertama, peraturan presiden (perpres) mengenai program percepatan kendaraan bermotor listrik untuk transportasi. Kedua, peraturan pemerintah (PP) tentang perubahan pajak kendaraan berdasarkan klasifikasi emisi.

Penetapan pajak ke depannya tidak lagi ditentukan berdasarkan bentuk kendaraan, namun melalui kategorisasi kendaraan penumpang, kendaraan komersial, serta kendaraan listrik yang mencakup Kendaraan Bermotor Hemat Bahan Bakar dan Harga Terjangkau (KBH2), Hybrid EV, Plug in HEV, Flexy Engine, dan Electric Vehicle. Perhitungan pajak ketiga kategori kendaraan tersebut akan dikalkulasi dengan cara mengkombinasikan variabel jenis mesin, konsumsi bahan bakar dan emisi yang dihasilkan.

Di sisi lain, pemerintah akan memberikan insentif fiskal dalam rangka mendukung momentum pembangunan industri kendaraan listrik (electric vehicle/EV) rendah emisi yang tengah digemari masyarakat global. “Industri kendaraan yang memiliki perhatian besar pada efisiensi energi akan mendapatkan dukungan,” ujar Sri. Pemberian insentif tersebut diharapkan pula dapat meningkatkan efisiensi energi, ketahanan energi, dan konservasi energi dari sektor transportasi.

Salah satu bentuk insentif yang dirancang pemerintah untuk menumbuhkan industri kendaraan listrik adalah insentif bea masuk importasi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai baik yang berupa incompletely knockdown (IKD) maupun completely knockdown (CKD). “Diberikan dalam jangka waktu tertentu untuk mendorong pertumbuhan industri di dalam negeri,” tambah Sri.

Menkeu juga menyebutkan bahwa pemerintah akan memberikan insentif berupa tax holiday untuk industri kendaraan listrik yang terintegrasi dengan industri baterai dan tax allowance untuk industri suku cadang, aksesoris, dan komponen kendaraan listrik. Tidak tanggung-tanggung, dukungan insentif berupa pengurangan pajak sebanyak dua hingga tiga kali lipat nantinya juga akan diberikan bagi industri otomotif yang memberikan pendidikan dan pelatihan (training) bagi tenaga kerja dalam negeri dan pengembangan riset kendaraan listrik.

Kebijakan insentif fiskal bagi industri kendaraan listrik sejalan dengan upaya Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang menargetkan iniasiasi produksi kendaraan listrik dalam negeri pada tahun 2025 mendatang dan mulai melakukan ekspor kendaraan listrik pada tahun 2030. Besaran pangsa pasar kendaraan listrik pada tahun 2030 diperkirakan dapat mencapai 10%-50% dari total penjualan unit baru. (bs1)

Lanjutkan membaca
Klik untuk komentar

Tinggalkan balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru

Advertisement banner 300x250

Infrastrukt & Teknologi

Regulasi